Press Release FNPBI terhadap mogok kerja Pekerja/Buruh JICT

mogok JICTMogok kerja demi menyelamatkan aset negara

Sudah tiga hari perkerja Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) melakukan aksi mogok kerja. Aksi ini dilakukan akibat perusahan JICT telah mengingkari (wanprestasi) Perjanjian Bersama (PB) yang ditanda tangani bersama antara Dirut JICT dan Pekerja yang diwakili serikat pekerja JICT pada tanggal 9 mei 2017, dalam perjanjian bersama tersebut perusahan JICT yang diwakili direktur utama setuju bahwa akan meyelesaikan persoalan pekerja paling lambat 25 Juni 2017, tapi hingga aksi hari ketiga belum ada tanggapan positif dari direktur JICT.

Selain itu juga terdapat pelanggaran dalam perpanjangan kontrak JICT yang dilakukan oleh PT. Pelindo II sebagai badan usaha milik negara karena belum mendapatkan persetujuan dari menteri BUMN selaku organ RUPS.

Hal ini terbukti dari adanya surat Menteri BUMN RI No. S.318/MBU/6/2015 tertanggal 9 Juni 2015, Surat Dewan Komisaris PT. Pelindo II No. 68/DK/PI.II/III-2015 tertanggal 23 Maret 2015 dan Surat Dewan Komisaris PT. Pelindo II No.01/DK/PI.II/I-2016 tertanggal 5 Januari 2016 yang tidak menyetujui pengambilalihan JICT karena belum dipenuhinya syarat-syarat dalam surat Menteri BUMN tersebut serta juga belum mendapatkan ijin konsesi dari Menteri Perhubungan Cq. otoritas pelabuhan sesuai surat Menteri Perhubungan RI No.HK.201/3/4 Phb 2014 tertanggal 18 September 2014 dan Surat Menteri Perhubungan RI No. AL 107/1/5/PHB 2015 tertanggal 25 Juni 2015.

Bahkan Audit Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait perpanjangan kontrak PT. JICT menemukan adanya berbagai penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, diantaranya UU Pelayaran, UU BUMN dan UU PT serta ditemukan indikasi kerugian keuangan negara minimal Rp. 4,08 Triliun karena nilai up front (premium) fee yang terlalu murah sehingga berdampak kepada kesejahteraan pekerja/buruh.

Kami memandang mogok kerja pekerja/buruh JICT ini dilakukan bukan semata-mata masalah kesejahteraan pekerja tapi juga ingin menyelematkan aset negara dari kerugian.

Oleh karena itu kami dari Pengurus Pusat Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (PP FNPBI) menyatakan sikap sebagai berikut :

  1. Mendukung pekerja JICT yang melakukan mogok kerja, karena aksi ini dilakukan bukan semata – mata hanya hak pekerja melainkan juga menyelamatkan aset negara dari kerugian dengan adanya pernjanjian kontrak yang terindikasi melanggar aturan yang berlaku.
  2. Mengutuk tindakan perusahaan JICT yang melakukan balasan terhadap pekerja dengan memberikan Surat Peringatan (SP) selama melakukan mogok kerja. Dengan ini perusahaan telah melanggar Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 pasal 144 point B (pengusaha dilarang memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja), karena mogok adalah hak pekerja yang dilindungi oleh undang-undang.
  3. Menuntut kepada pemerintah dalam hal ini kementrian Tenaga Kerja, kementrian BUMN dan kementrian Perhubungan untuk segera membantu menyelesaikan persoalan yang ada di JICT karena ini menyangkut obyek vital nasional jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut.

Demikian press rilis ini, kami berharap persoalan pekerja/buruh JICT segera terselesaikan.

Bangun Serikat Buruh yang Berwawaskan Penguatan

Industrialisasi Nasional untuk Kesejahteraan

Jakarta, 5 Agustus 2017

Pengurus Pusat

Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia

Lukman Hakim                                    Supriadi Prastyo

   Ketua Umum                                       Sekretaris Jenderal

Posted in Press Release
 Berdikari Online
Langganan via Email

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan situs ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Artikel Terbaru
Materi Bacaan
Peraturan Terkait