Pekerja Nilai Penetapan APBN-P 2012 Langgar UUD 1945

JAKARTA (Pos Kota) – Kalangan pekerja/buruh menganggap pemerintah dan DPR melanggar melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan menyepakati penetapan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2012.

Kewenangan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat 6A UU APBNP 2012 dinilai bertentangan dengan amanat konstitusi dan memberikan ketidakpastian hukum. Untuk itu, kalangan pekerja/buruh mendukung dan akan terlibat aktif terhadap upaya menggugat (judicial review) UU APBNP 2012 ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Demikian pernyataan Aliansi Serikat Pekerja/Buruh Indonesia (ASPBI) di Jakarta, Minggu. . Aliansi ini antara lain beranggotakan Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI), Serikat Pekerja Sektor Informal Indonesia (Spindo), Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP BUMN), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 92, Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), dan SP/SB lainnya.

Ketua Umum FNPBI Lukman Hakim yang didampingi Ketua Umum SPN Bambang Wirahyoso, Ketua Umum SBSI 92 Sunarti, Ketua Umum Spindo Maliki Sugito, dan sejumlah pengurus SP/SB lainnya mengatakan, pengesahan UU APBNP 2012 pada 31 Maret 2012 lalu merupakan bentuk tipu muslihat DPR dan pemerintah.

Meski kenaikan harga BBM bersubsidi urung dinaikkan pada 1 April 2012 seperti yang direncanakan pemerintah, namun pemerintah diberi kesempatan menaikkan harga BBM bersubsidi dengan kondisi tertentu dalam 6 bulan ke depan.

“Kami menolak dengan tegas kenaikan harga BBM bersubsidi dan UU APBNP 2012. Harga BBM belum naik saja, kami pekerja/buruh sudah kesulitan dengan kenaikan harga barang-barang. Apalagi kalau jadi naik. Yang pasti makin menambah kesengsaraan kaum pekerja/buruh dan masyarakat umumnya,” kata Lukman.

Menurut dia, UU APBNP 2012 memperbolehkan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sesuai mekanisme pasar. Padahal ketentuan yang sebelumnya juga tertuang dalam UU lain sudah dicabut oleh MK. Dalam hal ini, pemerintah dibantu DPR juga sudah melakukan kebohongan publik dan bersikap inskonstitusional.

“Kami menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dan siap turun ke jalan serta melakukan perlawanan dalam bentuk apa pun, termasuk mendukung upaya judicial review ke MK. Pemerintah seakan mengenyampingkan dampaknya, meski sebenarnya banyak cara lain yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan keuangan negara,” ucapnya.

Ketua SPN Joko Heriyono mengatakan, dengan menaikkan harga BBM bersubsidi, pemerintah justru terlihat jelas memprioritaskan kepentingan asing (lembaga/negara donor dan perusahaan multinasional) dibanding rakyat Indonesia.

Dalam hal ini, pemerintah memang ingin meliberalisasi sektor minyak dan gas (migas) serta menyerahkan masalah perdagangannya pada mekanisme pasar.

“Ini sama saja pemerintah memberikan peluang kepada perusahaan asing untuk membuka SPBU (stasiun pengisian bahan-bakar umum (SPBU) sebanyak-banyaknya di Indonesia. Rencana kernaikan harga BBM memang kebijakan pemerintah yang buruk dan hanya akan menyengsarakan rakyatnya,” kata Joko. (Tri/dms)

Sumber: Poskota, 8 April 2012

Posted in Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>