Kaum Buruh dan Kontroversi SJSN

Masalah pengaturan jaminan sosial sedang berada di titik krusial, seiring akan berakhirnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS). Bila rancangan ini jadi disahkan DPR RI tanggal 22 Juli ini, maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) telah mendapat payung hukum bagi institusi penyelenggaraannya.

Namun UU SJSN masih membawa masalah yang belum terjawab. Undang-Undang ini melepas tanggungjawab negara dalam urusan jaminan sosial dan menyerahkannya ke tangan pasar (bisnis) asuransi. Menurut Prof. Sri Edi Swasono, UU ini telah memutarbalikkan antara kewajiban negara menjamin kehidupan rakyat, menjadi kewajiban rakyat membayar iuran. Hanya rakyat yang dikategorikan miskin akan diiur oleh pemerintah untuk tahap awal.

Meski demikian, ironisnya, rekan-rekan di sejumlah serikat pekerja mati-matian mendukung pelaksanaan Undang-Undang SJSN ini. Salah satu pijakan bagi dukungan tersebut adalah kritik terhadap penyelenggaraan jaminan sosial di bawah PT. Jamsostek.

Kritik Jamsostek

Seperti halnya tugas badan penyelenggara jaminan sosial, PT. Jamsostek beserta tiga BUMN asuransi sosial lainnya (Taspen, Asabri, dan Askes), sama mewajibkan iuran dan mewajibkan pengusaha (pemberi kerja) untuk mendaftarkan pekerja di perusahaannya sebagai peserta jaminan sosial. Namun timbal balik manfaat dari Jamsostek sejauh ini tidak cukup dinikmati pekerja. Serikat pekerja mempersoalkan penggunaan dana yang tidak transparan, kesulitan peserta dalam mengklaim manfaat program, dan keterbatasan program Jamsostek yang belum menjangkau jaminan pensiun.

Sementara UU SJSN dikatakan lebih unggul, karena mengatur jaminan pensiun, dan memungkinkan seorang buruh yang sudah ter-PHK tetap memperoleh jaminan kesehatan sampai paling lama enam bulan sajak yang bersangkutan di-PHK.

Apakah dengan begitu UU SJSN akan lebih berpihak pada buruh? Dalam hemat kami, kalangan pekerja sebaiknya lebih berhati-hati dan tidak menaruh ekspektasi yang terlalu besar bila tidak ingin menelan kecewa nantinya.

Pertama, meski cukup fital, hal-hal yang dipersoalkan di atas, baik kritik terhadap Jamsostek maupun dukungan terhadap SJSN, masih melingkupi aspek teknis yang dapat dibenahi melalui revisi terhadap UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, serta melalui re-organisasi kelembagaan. Misalnya, dengan menambahkan cakupan program jaminan sosial serta perubahan manajemen Jamsostek menjadi lebih demokratis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, aspek fundamental dari UU SJSN dan RUU BPJS yang mendorong liberalisasi tampak sengaja diabaikan kalangan pendukungnya. Tidak pernah dijelaskan bahwa terdapat kewajiban iuran yang berlipat dalam UU SJSN dibandingkan UU Jamsostek. Kewajiban tersebut menghasilkan kewajaran logika bisnis asuransi: membayar lebih mahal untuk (peluang) mendapat manfaat yang lebih banyak. Dengan kata lain tidak ada keberpihakan yang istimewa dari UU SJSN ini terhadap kaum buruh.

Sektor masyarakat lain   

Permasalahan lain yang perlu dicermati adalah luasnya cakupan UU SJSN yang menjangkau mulai dari pekerja sektor formal, pegawai negeri sipil dan militer, pekerja sektor informal, sampai pengangguran. Dukungan menggebu dari kalangan serikat pekerja seringkali menyebut luasnya cakupan ini sebagai keunggulan SJSN dibandingkan sistem yang sedang berjalan. Tapi tak pernah disebutkan konsekuensi negatif dari penggabungan sektor-sektor masyarakat di bawah satu payung asuransi.

Seluruh serikat pekerja yang ada mungkin dapat mengklaim pihaknya sebagai wakil dari 38,10 juta pekerja sektor formal. Namun jumlah ini baru mencakup 34,23 persen dari total pekerja. Selebihnya, terdapat 73,2 juta pekerja sektor informal yang ketahanan ekonominya tidak dapat dipastikan, karena rentan terhadap kebangkrutan, atau terjerembab miskin akibat sistem ekonomi yang tidak adil.

Bagi pekerja sektor formal pun kerentanan sosial tersebut terus membayangi, terutama dalam liberalisasi pasar tenaga kerja dengan sistem kontrak dan outsourcing yang ada sekarang. Meski terdapat jaminan kesehatan sampai maksimal enam bulan bila seseorang ter-PHK, tidak dapat dijamin yang bersangkutan akan segera memperoleh pekerjaan baru. Bilapun yang bersangkutan harus mendaftarkan diri sebagai penduduk miskin—untuk ditanggung pemerintah, proses tersebut tidak akan mudah dan, sebagaimana disebutkan di awal, hanya akan ditanggung pada tahap awal.

Tahap selanjutnya pemerintah tidak lagi punya kewajiban, sehingga apabila penduduk miskin harus tetap ter-cover jaminan sosial, maka iuran penduduk miskin ini harus ditanggung oleh peserta lain yang masih terikat hubungan kerja. Artinya, mayoritas pekerja yang membanting tulang untuk penghasilan pas-pasan kini harus menanggung iuran bagi orang miskin dan pengangguran.

Terjamin dalam kemiskinan?

Pada titik ini lah muncul keraguan UU SJSN mampu menalangi masalah jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Situasi ekonomi yang tidak pasti bagi rakyat, eksploitasi besar-besaran atas sumber daya alam, mengalirnya kekayaan nasional ke luar negeri, serta dampak-dampaknya berupa kemiskinan dan pengangguran, merupakan kenyataan yang sedang kita hadapi.

Keinginan mewujudkan jaminan sosial yang menyeluruh adalah baik dan patut didukung. Namun pertanyaan besarnya adalah dari mana sumber ekonomi untuk membiayai jaminan sosial rakyat tersebut?

Situasi ini dapat dikatakan sebagai impian mewujudkan negara kesejahteraan (walfare-state) a la negeri-negeri maju saat kekayaan bangsa sedang dihisap oleh kekuatan modal asing. Paksaan bagi rakyat untuk membayar iuran sama halnya dengan memaksa gotong-royong menolong penindasan, sejenis culture stelsel, memaksakan solidaritas diantara sesama kaum miskin tanpa melawan sistem yang memiskinkan, atau memaksa orang susah untuk menalangi kehidupan orang-sangat-susah sementara terdapat segelintir lain yang bergelimang harta sambil mempertahankan kekuasaannya atas ekonomi maupun politik nasional.

Di negara-negara maju perkembangan industri lebih merata, jumlah pekerja sektor formalnya relatif lebih banyak dengan perekonomian yang relatif lebih mapan, sehingga sistem asuransi sosial berkemampuan meng-cover seluruh penduduknya. Sementara Indonesia mempunyai karakteristik ekonomi sendiri yang masih terbelenggu kolonialisme gaya baru. Jaminan sosial seharusnya dapat diselenggarakan tanpa kewajiban iuran di tengah situasi rakyat yang masih kepayahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Syaratnya adalah mengembalikan kekayaan nasional ke tangan negara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dititahkan pasal 33 UUD 1945.

Ditulis oleh: Dominggus Oktavianus

Praktisi dan pemerhati masalah perburuhan, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan FNPBI.

(Arsip tulisan tahun 2011)

Tagged with: ,
Posted in Materi Bacaan

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

 Berdikari Online
Langganan via Email

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan situs ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Artikel Terbaru
Materi Bacaan
Peraturan Terkait