INDUSTRIALISASI NASIONAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tidak ada kesejahteraan buruh tanpa industrialisasi nasional!

 

Kongres V Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) memperhatikan dengan sungguh-sungguh masalah-masalah yang dihadapi oleh industri nasional sebagai berikut:

  1. Selama sebelas tahun terakhir,  pemerintahan neoliberal telah membuka kesempatan modal asing mengeksploitasi bahan baku berbagai sektor industri, sehingga industri dalam negeri kesulitan memperoleh bahan baku bagi kebutuhan industrinya.
  2. Selama sebelas tahun ini, pemerintahan neoliberal telah menjual murah sumber energi dalam negeri (seperti minyak, gas, dan batubara) kepada perusahaan-perusahaan raksasa asing, sehingga industri dalam negeri kesulitan memperoleh energi dan biaya energi terus meningkat.
  3. Selama sebelas tahun ini, pemerintahan neoliberal telah mempersulit industri dalam negeri untuk memperoleh akses terhadap kredit atau pinjaman, dengan pemberlakuan bunga pinjaman yang tinggi dan syarat-syarat pinjaman yang tidak dapat dipenuhi oleh para pemodal kecil.
  4. Selama sebelas tahun ini, pemerintahan neoliberal telah membuka pasar bagi masuknya produk-produk asing, sehingga pasar berbagai sektor industri telah dirampas atau kalah bersaing.
  5. Selama puluhan tahun sejak orde baru berkuasa hingga pemerintahan neoliberal sekarang, tenaga kerja yang dimiliki oleh kaum buruh Indonesia telah dihargai secara murah oleh tatanan sosial yang tidak adil atau menindas.

 

Langkah-langkah pemerintahan neoliberal tersebut di atas telah berdampak sangat merugikan bagi seluruh rakyat termasuk kaum buruh, di antaranya:

  1. Banyak industri yang bangkrut dan potensi lahir serta berkembangnya industri baru telah dimatikan. Dengan kata lain terjadi semakin banyak PHK dan angkatan kerja baru tidak menemukan lapangan kerja yang layak (pengangguran terus bertambah).
  2. Tingginya jumlah pengangguran mengakibatkan buruh kehilangan daya tawar di hadapan pengusaha ketika harus menuntut naiknya tingkat kesejahteraan, seperti dalam menegosiasikan upah, kepastian jaminan kerja, ataupun membuat “Perjanjian Kerja Bersama”.
  3. Sehingga yang terjadi bukanlah “kerja bersama” melainkan dipaksanya buruh untuk harus tunduk dan patuh pada semua keinginan atau syarat-syarat yang diajukan majikan—yang tentu saja seturut dengan logika keuntungan (profit orientet).
  4. Selama puluhan tahun upah riil buruh tidak pernah mengalami kenaikan, kecuali sekedar penyesuaian demi penyesuaian tiap tahun terhadap kenaikan harga barang/jasa kebutuhan buruh dan keluarga.
  5. Hak-hak buruh yang seharusnya dipenuhi oleh majikan karena telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (normatif) banyak yang dilanggar tanpa buruh mampu melakukan perlawanan yang seimbang.

Atas situasi dan kondisi di atas, Federasi Nasional Perjuangan Buruh Indonesia menyampaikan sikap politik sebagai berikut:

  1. Menuntut kepada pemerintah untuk menghentikan langkah-langkah neoliberal seperti disebutkan pada lima poin masalah industri nasional di atas, dan mengembalikan kedaulatan atas kekayaan nasional ke tangan rakyat Indonesia; menghentikan eksploitasi modal asing terhadap bahan baku, menghentikan penjualan aset-aset negara, menyokong kebutuhan energi murah bagi industri dalam negeri, memberi dukungan modal bagi pengembangan industri pengolahan hasil pertanian/perikanan, dan melindungi pasar dalam negeri dari “serangan” produk asing.
  2. Menuntut kepada pemerintah untuk menyelenggarakan industrialisasi secara nasional, dengan membangun industri-industri dasar, industri pengolahan hasil pertanian, dan pembangunan infrastruktur (jalan raya, listrik, dan air) sampai ke desa-desa.
  3. Menuntut kepada pemerintah untuk secara tanggap dan serius mengatasi berbagai persoalan perburuhan yang meresahkan, seperti rendahnya upah, maraknya sistem kontrak dan outsourcing, jaminan kebebasan berorganisasi, dan PHK sewenang-wenang.
  4. Menyerukan kepada kaum buruh untuk tetap aktif mengorganisasikan kekuatannya, memperjuangkan seluruh hak-hak ekonomi politiknya, terlibat aktif bersama sektor-sektor rakyat lain dalam perjuangan melawan neoliberalisme, dan meraih kedaulatan nasional untuk kesejahteraan buruh dan seluruh rakyat.

Demikian resolusi ini kami keluarkan sebagai pegangan bagi perjuangan seluruh anggota FNPBI dan kaum buruh Indonesia.

Posted in Materi Bacaan
 Berdikari Online
Langganan via Email

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan situs ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Artikel Terbaru
Materi Bacaan
Peraturan Terkait