Blog Archives

INDUSTRIALISASI NASIONAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tidak ada kesejahteraan buruh tanpa industrialisasi nasional!   Kongres V Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) memperhatikan dengan sungguh-sungguh masalah-masalah yang dihadapi oleh industri nasional sebagai berikut: Selama sebelas tahun terakhir,  pemerintahan neoliberal telah membuka kesempatan modal asing mengeksploitasi bahan

Posted in Materi Bacaan

Teknik Advokasi Perburuhan

Pendampingan atau pengadvokasian  merupakan  salah  satu tugas pokok keserikat-buruhan. Pekerja yang bergabung dalam sebuah organisasi (SB/SP) tentu berkeinginan untuk mendapatkan perlindungan atau rasa aman dari tekanan pihak pengusaha. Dalam banyak kasus, pekerja akan memilih bergabung dengan organisasi buruh (SB/SP) yang

Tagged with:
Posted in Materi Bacaan

Hukum Berfungsi Mengontrol Kaum Buruh

Pengaturan pemerintah terhadap organisasi buruh merupakan dasar politik perburuhan nasional yang bertujuan untuk mengontrol kaum buruh agar kepentingan kaum pemilik modal tidak terganggu.  Melalui produk-produk hukum yang ada dilakukan kontrol terhadap organisasi buruh.  Sejak awal Orde baru lahir ditahun 1965,

Posted in Materi Bacaan

Mengenal Penghisapan Kelas Pekerja

Sungguh melelahkan. Sudah berbulan-bulan pekerja PT. Adam Air menunggu kejelasan atas nasib mereka, akan tetapi sampai sekarang mereka belum memiliki kejelasan soal itu. Demikian pula dengan perjuangan buruh-buruh PT. Maspion di Sidoarjo, Jawa Timur, sampai melakukan pemogokan berbulan-bulan akan tetapi

Tagged with: , ,
Posted in Materi Bacaan

Politik Gerakan Buruh Di Asia Tenggara

Tulisan ini mengangkat tema buruh yang terorganisasi di empat negeri Asia Tenggara – Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina – dalam konteks globalisasi dan dalam situasi konflik sosial di masing-masing negeri. Bersama dengan negeri-kecil Singapura, negeri-negeri ini mewakili Asia Tenggara pertama

Tagged with: ,
Posted in Materi Bacaan

Kaum Buruh dan Kontroversi SJSN

Masalah pengaturan jaminan sosial sedang berada di titik krusial, seiring akan berakhirnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS). Bila rancangan ini jadi disahkan DPR RI tanggal 22 Juli ini, maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem

Tagged with: ,
Posted in Materi Bacaan
 Berdikari Online
Langganan via Email

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan situs ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Artikel Terbaru
Materi Bacaan
Peraturan Terkait