Aliansi Masyarakat Anti Liberalisasi Serukan Mogok Nasional Tanggal 9 Desember 2014

foto amalBelasan organisasi yang terhimpun dalam Aliansi Masyarakat Anti Liberalisasi  (AMAL) menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung dalam mogok nasional yang akan berlangsung tanggal 9 Desember mendatang

Kami menginstruksikan kepada seluruh anggota dan pengurus organisasi yang tergabung dalam AMAL di 17 Provinsi dan 60 kota/kabupaten dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan mogok nasional yang dimulai tanggal 9 Desember 2014 hingga tuntutan terpenuhi,” tulis AMAL dalam siaran persnya, Jumat (5/12/2014).

Dalam aksi mogok nasional tersebut, AMAL akan mengusung lima tuntutan pokok, yakni turunkan harga BBM, revisi Upah Minimum Kabupaten/Provinsi (UMK/UMP), tolak BPJS, berlakukan pajak progressif, dan hentikan represifitas aparat terhadap aksi-aksi protes yang digelar oleh rakyat.

AMAL menilai, alasan pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM tidak masuk akal. “Ada dua pos anggaran yang selama ini jarang disinggung oleh pemerintahan Jokowi-JK, yakni belanja aparatus negara yang mencapai 60-70% dari APBN dan pembayaran utang luar negeri yang mencapai 8% dari APBN,” demikian penjelasan AMAL dalam siaran persnya.

Mereka juga menilai, kenaikan harga BBM hanyalah kedok pemerintah untuk mendorong liberalisasi di sektor hilir migas Indonesia. Menurut mereka, subsidi BBM mengganggu mekanisme pasar. Akibatnya, SPBU asing sulit berkompetisi dalam bisnis penjualan BBM di Indonesia.

“Kalau harga BBM di naikkan, SPU asing akan berlomba-lomba masuk. Hingga saat ini, ada 40 perusahaan asing yang sudah memegang izin prinsip untuk pendirian SPBU di Indonesia,” terangnya.

Dalam seruannya, AMAL mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk menasionalisasi perusahaan tambang asing, seperti ExxonMobil, Chevron, ConocoPhilips, Total, British Petroleum, Petro China, Shell, CNOOC, Freeport, Newmont, BHP Biliton, PT. Vale, dan lain-lain.

Dalam tuntutannya, AMAL juga mendesak revisi terhadap kebijakan UMK/UMP yang masih mempertahankan politik upah murah. Mereka menilai, nilai UMK/UMP yang diputuskan di berbagai provinsi/kabupaten sangat tidak memadai untuk kebutuhan hidup sehari-hari seorang buruh.

Adapun organisasi yang tergabung dalam AMAL adalah sebagai berikut: Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992, Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Federasi Serikat Pekerja Otomotif Indonesia (FSPOI), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia- Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (SPSI-RTMM), Serikat Pekerja Seluruh Indonesa –Tenaga Kerja Luar Negeri (SPSI TKLN), Serikat Mahasiswa Revolusioner Universitas Indonesia (SEMAR UI), Bima, dan Forum Mahasiswa (FORMASI IISIP Jakarta).

Posted in Berita
 Berdikari Online
Langganan via Email

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan situs ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Artikel Terbaru
Materi Bacaan
Peraturan Terkait